peraturan tentang desa. B. peraturan tentang desa

9. Aturan Turunan. ABSTRAK: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 50/PMK. Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4916); 2. Beranda. Peraturan Desa Tentang Pengelolaan PAUD 2019. membantu pemerintah desa memahami dan menerapkan peraturan tentang perencanaan dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 201611. 73, BN. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA. Diubah dengan : PMK No. 44. 2. 8. Permendagri No. UU Desa No. tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat : 1. 07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG. 47, LN. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Rukun Warga, untuk selanjutnya. 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. id : 8 hlm. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang. 8. Subjek. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna 6. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok. pada Irbih REP BPD 20 (dun h 36Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. id : 45 hlm. Tugas dari Bendahara Desa seperti yang tertera dalam Pasal 7 PMK. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap II; c. Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. 6 Tahun 2014 tentang Desa). ABSTRAK: a. 89. Definisi Peraturan. Permendesa No 3 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan. Jenis/Bentuk Peraturan. Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Artinya, secara regulasi Pemerintah Desa memiliki ruang yang cukup luas,. . dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali. 2094. merugikan kepentingan umum; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara7. Dilihat 2687 Kali. Pelajari lebih lanjut mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui tag dibawah ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 13. 17/2018 tentang Kecamatan 4 Pembinaan dan pengawasan desa 5 Permendagri No. Tanggal Pengundangan. Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan. 8. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. 118/PMK. wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa; Mengingat : 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa. tentang Pedoman teknis peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi, tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 12. 000 2022 Cair Lagi, Segera Daftar dan Cek Penerima di sid. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa MATERI POKOK. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Permendagri No. 9, BN. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa. 07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 10. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Pejabat Pengundangan. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 4587, LL SETNEG : 45 HLM. Peraturan Desa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan. 8. Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; c. Jenis. 2016 No. Peraturan Bersama Kepala Desa. 9. Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 6. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Undang -Undang N omor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. “Sehingga untuk pengembangan tersebut dapat didukung dari APBDes masing-masing,”. U. (1) Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. bahwa berdasarkan pertimbangan2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penataan DesaLatar Belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 4). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);. go. Paragraf 9 Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasal 42. Tahun. Judul. id : 7 hlm. Kategori. isasr BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUI/I Desa yang terrliri atas Musyawarah Desa/Mr,rsyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat materi antara lain mengenai: a. Penulis: Istiqomah Handayani (Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I)ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 63, Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 88 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 2. p en g angkatan bendahara d esa tahun berikutnya ; b. RKP Desa disepakati dan ditetapkan oleh BPD bersama Pemerintah Desa. Pada tatanan pemerintahan desa, maka peraturan yang dapat dibuat oleh desa adalah dalam bentuk Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes) maupun Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ( Pasal 69 ayat (1) UU No. 569, kemendagri. b ahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Per aturan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tentang Pungutan Desa. 2020/No. Tahun. 2020/No. . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5. Tanah Desa dan Tanah Kas Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Pengelolaan Aset Desa Diinput 11 jam yang lalu STANDAR LAYANAN. May 25, 2020. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Dokumen Peraturan : Permendagri No. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 8 Tahun 20 1 7 yang berbunyi Segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa ; b. PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI May 26, 2020 In "BERKAS & PENGUMUMAN". peraturan c Desa RKP Desa, jika dan a BPD g pasal pada Bupati/Wali Kota paling 20 'dua kerja tidak hasil (21 V lebih RKP kepala Des. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Pejabat Pengundangan. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang. 907 kali: Status: Mencabut : Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan. bahwa Pendidikan anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan menentukan pertumbuhan serta perkembangan anak di kemudian hari; b. pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa. Pertimbangan Permenkeu 190/PMK. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 5. . Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes (PDF Download). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. 1222, kemendagri. Tipe Dokumen. TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717); 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. 12. 155, kemendagri. U. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 8. 15 Juli 2016. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan. Mengingat : 1. E. Peraturan Desa sebagai pedoman/ dasar hukum untuk pelaksanaannya. Tim PPB Des kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan. Hubungan Antar Peraturan. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 47/2015”) yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (“ADD”) adalah dana perimbangan. 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa; 11. 83 Tahun 2015. PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA PURWODADI, Menimbang : a. Alokasi Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Perundang-undangan. Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40394. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. jenis/bentuk peraturan: peraturan menteri: pemrakarsa: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi: nomor: 3: tahun: 2021: tentang: pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersamatentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. U. 07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA. Jenis. Banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Kata kunci: penyebarluasan peraturan. 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagiamana dimaksud pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan; 7. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. U. 15 Peraturan Desa Prayungan nomor 08 tahun 2018Untuk itulah terbit Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Konten tersebut mengulas tentang PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa PDF Download. 07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. Sobat Desa bisa menemukan Sekumpulan Tupoksi Prades dalam artikel ini yang tentu saja sudah Kami olah menurut peraturan-peraturan tersebut. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan c , maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Akibatnya akan menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. T. Peraturan Perundang-undangan. Berita Dalam Negeri. Nama istilah Peraturan Desa. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Kepala Desa. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawadaruratan dan sebagainya). T E N T A N G. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. 5. 08. . Peraturan Menterí Dalam Negeri Nomor 112tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal.